Dukungan terhadap percepatan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Nusantara dan kesiapan wilayah tersebut sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028 terus menguat. Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Otorita IKN di Gedung Nusantara, Selasa (25/11), Komisi II DPR RI menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan pembangunan dan transisi pemerintahan berjalan sesuai jadwal.
Agenda rapat difokuskan pada pembahasan capaian pembangunan fisik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), monitoring lanjutan konstruksi, serta kesiapan kelembagaan Otorita IKN menjelang peralihan fungsi Nusantara sebagai pusat pemerintahan politik. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 telah menetapkan target pemindahan ASN hingga 2028 sebanyak 4.100 pegawai.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam forum tersebut meluruskan isu terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Hak Atas Tanah. “Putusan MK bukan mencabut hak atas tanah, tetapi merevisi mekanisme pemberiannya. Hak guna bangunan yang tadinya satu siklus 80 tahun diperbaiki menjadi pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan masing-masing 30, 20, dan 30 tahun,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (26/11). Ia menegaskan hingga kini tidak ada keluhan dari investor dan menyambut baik dukungan politik yang terus menguat.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menekankan bahwa pemindahan ibu kota merupakan proses perubahan besar dalam tata kelola negara. “Pemindahan IKN bukan hanya memindahkan orang, tetapi memindahkan fungsi. Insyaallah pimpinan juga pindah, agar seluruh ekosistem pemerintahan bergerak,” katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin juga menyampaikan optimisme yang sama. “Betapa bangga kita punya ibu kota atas rasa cipta karsa kita sendiri. Dengan pindah ke IKN, seluruh warga negara punya mimpi yang sama. Jangan ragu lagi tentang kelanjutan IKN!” tegasnya.
Otorita IKN berharap penguatan koordinasi lintas lembaga melalui rapat tersebut mampu memastikan pembangunan berjalan sesuai target, memperkuat efektivitas pemerintahan, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi melalui hadirnya pusat pemerintahan baru di Nusantara.
